Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha (tengah) memberikan sambutan dalam Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Foto: Azka/jk

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menggelar Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Rangka Penguatan Kelembagaan (Good Corporate) dan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance).

Saat membuka forum ini di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/10/2018) Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, forum ini diselenggarakan secara intern oleh Ittama yang nantinya menghasilkan pemahaman terhadap suatu kebijakan pengawasan di tahun 2019.

Totok, sapaan akrab Setyanta menjelaskan, Ittama DPR RI akan menyusun suatu kebijakan pengawasan yang nantinya akan menjadi dasar di dalam menyusun program-program kegiatan pengawasan tahunan, sehingga apa yang Ittama lakukan ini akan sejalan dengan visi dan misi organisasi.

“Konteks pengawasan dalam perspektif ini adalah quality assurances dan early warning, jadi bertujuan untuk menjamin kualitas dari suatu kegiatan dan yang kedua adalah peringatan dini terhadap beberapa kemungkinan terjadinya potensi penyimpangan didalam penggunaan keuangan negara,” tutur Totok. 

Totok melanjutkan, tujuan akhir dari hal tersebut adalah terciptanya tata kelola yang baik (good governance) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang berujung dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan di lingkup Setjen dan BK DPR RI.

Pasalnya, setiap kebijakan itu kerap kali secara lisan dan tidak terdokumen. Oleh karena itu, Ittama mengawali ini semua, bahwa segala kebijakan itu harus terdokumen dan legal dalam bentuk peraturan, hal itu merupakan suatu norma dasar bagi berlangsungnya suatu kegiatan.  

“Kami baru berumur  3 tahun tetapi ada beberapa kendala yang sedang kami hadapi, misalnya dalam perubahan mindset karena tidak serta merta dapat diubah, pasti perlu ada proses. Kemudian SDM, dari segi kuantitas kami masih kekurangan banyak auditor. Saat ini kami memiliki 17 auditor yang existing secara kualitas itu sudah baik, karena semua sudah terverifikasi,” papar Totok.

Padahal, lanjut Totok, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk entitas di Setjen dan BK DPR RI ini perlu 3 Gugus Tugas, dan 1 Gugus Tugas diisi oleh 13 auditor. “Kebutuhan auditor itu ada 65 orang, tetapi sekarang baru ada 17 orang. Itu suatu kendala yang serius. Untuk memenuhi auditor itu memang secara bertahap. Untuk tahun ini kita mendapat alokasi 11 orang auditor dan 9 orang di Tata Usaha,” sela Totok. 

Bagian Tata Usaha juga tidak kalah pentingnya dengan auditor, karena bagian tersebut yang akan menindaklanjuti setiap temuan hasil pengawasan, apakah itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dari Inspektorat. Kebijakan pengawasan tersebut akan menjadi acuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi fokus pengawasan.

“Tentu nanti kebijakan ini akan dituangkan dalam satu regulasi intern, yakni regulasi inspektur utama yang menjadi landasan untuk pembuatan PKPT, yang pada akhirnya hasil dari pengawasan kami ini akan menjadi nilai tambah bagi organisasi,” harap Totok.

Untuk itu, Totok berharap ke depannya, anggaran akan disesuaikan dengan volume kegiatan dan kebutuhan akan kegiatan, yang kedua adanya suatu kepercayaan dari unit-unit kerja dalam memandang Ittama bukan sebagai pengawasan melainkan sebagai mitra.

“Ittama pun juga memposisikan dirinya  sebagai mitra bukan sebagai pengawas. Oleh karena itu, beberapa unit kerja sudah mulai meminta pendampingan-pendampingan ketika akan melakukan suatu kegiatan,” tutup Totok. (cas/sf)